Network
Jika Perpres sudah selesai diterbitkan, nanti akan dilanjutkan untuk menyusun dan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Kemenkes) mengenai pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi yang berhubungan dengan jumlah dan jenis vaksin, pengadaan vaksin, pembelian vaksin, penetapan kriteria dan prioritas penerima dan wilayah, dan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi.
“Critical time-nya adalah tiga bulan sampai Desember 2020. Kita harus menjaga, jangan sampai ada lonjakan yang ekstrem dan kondisi tidak normal, sebelum vaksinasi mulai dilakukan,” ujar Airlangga.
Baca Juga: 3 Hakim dan 1 Panitera Positif Covid-19, Pengadilan Negeri Karawang Ditutup Sementara
Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Satgas PC-19 juga telah mengkoordinasikan untuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daerah kepada para kepala daerah dengan menerbitkan surat edaran.
Sebagai langkah serius pemerintah dalam pengadaan vaksin, Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenkes dengan UNICEF, yang disaksikan Menteri BUMN dan Menteri Luar Negeri.
MoU tersebut berisi mengenai pengadaan vaksin dengan skema multilateral. Adapun mengenai hasil uji klinis vaksin yang dilakukan di Bandung akan diinfokan pada pertengahan Oktober 2020.
Baca Juga: Hajatan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Memicu Komentar Negatif, Abai Protokol Kesehatan
Tim pelaksana dan Satgas PEN meminta agar mempercepat koordinasi penyelesaian program-program PEN yang realisasinya masih rendah.
Realisasi anggaran PEN, per 17 September 2020 sebesar Rp254,4 triliun, atau 36,6% terhadap pagu anggaran PEN yang sebesar Rp605,2 triliun.
Jika dilihat per kelompok program, realisasinya adalah kesehatan Rp18,45 triliun atau 33,47%, perlindungan sosial Rp134,4 triliun atau 57,49%, sektoral K/L atau pemda Rp20,53 triliun atau 49,26%, insentif usaha Rp22,23 triliun atau 18,43%, dan dukungan UMKM Rp58,74 triliun atau 41,34%.***(Mela Puspita/Pikiran Rakyat Pangandaran)
Artikel Rekomendasi