Network
PR CIANJUR - Wacana pemerintah untuk tidak menaikan upah minimum tahun 2021 mendapat reaksi dari serikat pekerja/buruh.
Bahkan kemungkinan upah minimum tahun 2021 turun dari upah minimum tahun 2020 yang sangat merugikan kaum buruh.
Hal tersebut membuat serikat pekerja/buruh menolak wacana tersebut.
Baca Juga: Siang Ini 2 Mobil Baru Mitsubishi Akan Diluncurkan, Diduga Xpander Terbaru
"Persoalan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja belum selesai tapi pemerintah dan statment asosiasi pengusaha yang meminta agar upah minimum tahun 2021 tidak naik bahkan minta diturunkan menimbulkan reaksi dari kalangan buruh.
Bahwa kenaikkan upah setiap tahun merupakan hal yang sangat dinanti-nantikan oleh kaum buruh untuk meningkatkan daya beli (konsumsi)," ujar Roy Jinto Ferianto, Ketua umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI dalam keterangan tertulisnya, Selasa 20 Oktober 2020.
Menurut dia, faktanya inflasi juga naik tidak minus dan upah minimum yang akan ditetapkan tahun 2020 berlaku efektif Januari 2021.
Baca Juga: Terkait Manfaat Vaksin yang Akan Pemerintah Berikan, Reisa Minta Masyarakat Tidak Ragu
Maka sebagai dasar kenaikkan upah tahun 2021 bisa didasarkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sebagaimana data yang dirilis oleh BI proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sebesar 5,5%, menurut Pemerintah 5,0% menurut IMF 6,1%, menurut ADB 5,1% , word bank 4,8%.
Data-data tersebut adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sedangkan upah minimum berlaku pada tahun 2021 juga sehingga angka-angka tersebut bisa dijadikan dasar untuk menetapkan upah minimum tahun 2021.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada konsumsi daya beli masyarakat ketika pendapatan buruh lemah maka daya beli buruh akan turun sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Dituding Berharap Pekerjaan Dari Presiden, Ferdinand: Jokowi Akan Berlalu, Tapi Indonesia Tidak
Bagaimana mungkin proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 bisa tercapai kalau daya beli masyarakat rendah bahkan mengalami penurunan," ujar dia.
Pada triwulan kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia minus -5,32% sedangkan triwulan ketiga masih minus -1% lebih, seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com pada artikel "Wacana Upah Minimum 2021 Tak Naik Bahkan Turun, Buruh Ancam Demo, 'Omnibus Law Saja Belum Selesai!'".
Padahal Pemerintah sudah menyalurkan subsidi upah ( BSU) tapi masih minus walaupun kecil minus nya sehingga Indonesia masuk resesi ekonomi, apalagi kalau tidak ada subsidi upah (BSU) mungkin minusnya akan lebih besar dari triwulan kedua.
"Sekarang dapat kita bayangkan dengan adanya subsidi aja masih minus pertumbuhan ekonomi apalagi kalau buruh tidak naik upah atau upah nya turun daya beli buruh pasti semakin merosot turun, karena kenaikkan upah salah satunya adalah untuk menjaga daya beli atau konsumsi kaum buruh,"ujar dia.
Baca Juga: Prediksi GDP Indonesia Nomor 4 Dunia, Mantan Ketua MK Beri Nasihat, Singgung Pelengseran Presiden
Maka rencana pemerintah dan permintaan asosiasi pengusaha untuk upah tahun 2021 tidak naik bahkan minta turun dari upah tahun 2020, lanjut Roy, maka kaum buruh menyatakan menolak dan akan melakukan perlawanan dengan melakukan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia karena upah merupakan hak yang paling fundamental bagi kaum buruh.***(Novianti Nurulliah/Pikiran-Rakyat.com)
Artikel Rekomendasi