Network
PR CIANJUR - Dipegang teguh sejak dulu dan masih diterapkan hingga saat ini, Pancasila merupakan pilar negara Republik Indonesia.
Menteri (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa meski kerap menjadi pijakan dalam mengambil segala macam tindakan, hampir semua pemimpin di Tanah Air mendapat tuduhan bahwa mereka tidak mengamalkan Pancasila.
Pernyataannya disampaikan pula dalam akun Indonesia Lawyers Club yang diunggah pada Selasa, 20 Oktober 2020 seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com.
Baca Juga: Ketiga Aktivis KAMI Jadi Tersangka, Gatot Sebut Tidak Mendalami Hukum, Beda dengan dr. Ahmad Yani
Bahkan Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno pun dituduh tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti yang seharusnya.
"Saya katakan tidak ada satu pemerintah pun di Indonesia itu yang tidak dituduh tidak mengerti Pancasila. Bung Karno itu jatuh karena tidak mengerti Pancasila padahal beliau yang ngerti Pancasila," ujarnya.
Saat itu Soekarno alias Bung Karno dituduh seorang liberalis usai membuat Undang-Undang Agraria pada masa pemerintahannya.
"Sudah itu Pak Harto jatuh karena dituduh melanggar Pancasila. Mana ada coba, enggak ada. Habibie wah ini hebat katanya Pak Habibie, didemo selama pemerintahannya lalu dituduh tidak mengamankan Indonesia karena melepas Timor Timur. Dibilang anti NKRI, merusak Pancasila," tambahnya.
Baca Juga: Repsol Perpanjang Kemitraan yang Telah Berjalan Puluhan Tahun Dengan Honda Hingga 2 Tahun ke Depan
Hal serupa dialami pula oleh Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur.
"Gus Dur sama, habis dia didemo katanya tidak melaksanakan Pancasila, jatuh dia. Mbak Mega dituduh wah ini jual aset negara bertentangan dengan Pancasila. Pak SBY iya juga sampe didatangi tentara-tentara," jelasnya.
Mahfud menegaskan, bahwa tuduhan senada dilayangkan publik kepada Presiden Joko Widodo yang kini masih menjabat.
"Jadi sama sekarang juga dituduh begitu. Besok kalau Pak Gatot jadi Presiden sama bakal ada yang mengatakan anda gak ngerti Pancasila," ujarnya.
Baca Juga: Jelang MotoGP Teruel, Takaaki Nakagami Ungkapkan Ingin Raih Podium Untuk Pertama Kali
Alasan di baliknya, menurut Mahfud, didasari oleh belum adanya tafsir final dari Pancasila yang dikeluarkan.
Sehingga masing-masing orang bebas mengartikan nilai-nilai Pancasila sesuai kepercayaan, sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com pada artikel "Akui Tak Khawatir KAMI Diduga Jadi Oposisi, Mahfud MD: yang Dipimpin Pak Gatot Itu Bukan Apa-apa".
"Tafsir yang final itu memang belum ada. Enggak ada yang ngerti bahkan dikatakan ekonomi koperasi sampe Bung Hatta tahun '45 gak ada konsepnya. Setiap orang memberi tafsir sendiri merasa inilah Pancasila. Apakah ini jelek, tidak yang penting Pancasila itu sebagai ideologi, ideal," tambahnya.
Baca Juga: KPAI Temukan Ratusan Anak Ikut Aksi Unjuk Rasa Dari Berbagai Daerah
Namun menurut Mahfud MD secara pribadi, Pancasila layaknya sebuah prisma yang mampu menampung berbagai nilai baik dari segala macam sisi.
"Kalau saya sudah ada konsep final Pancasila itu pokoknya prismatik yang bagus dari sini masuk, kapitalisme oke yang bagus, individualisme bagus karena menganggap manusia itu lahir bebas, komunisme bagus karena manusia itu terlahir sama, ketemu di tengah, jadi prisma dia," tuturnya.
Ia melanjutkan, setiap pemimpin biasanya mengambil kebijakan yang dibutuhkan pada masa pemerintahan mereka.
Baca Juga: Mahfud MD Soal Kepuasan Publik ke Jokowi Tak Sampai 50 Persen Menurut Survey: Saya Kira Wajar
"Kebijakan setiap pemerintah tergantung pada kebutuhan saat itu. Persoalan yang seperti itu kalau saya ya enggak risau karena orang pasti ada yang dikritik karena siapa coba yang dianggap benar di negara ini," tambahnya.
Mahfud pun menyebut bahwa segala kritik yang saat ini dilayangkan kepada pemerintah termasuk oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), tergolong dalam sistem demokrasi sehingga ia tidak merasa khawatir akan menimbulkan efek buruk sesudahnya.
"Saya sama sekali tidak pernah tertarik untuk misalnya mengatakan, wah KAMI ini oposisi. KAMI yang dipimpin Pak Gatot itu bukan apa-apa dia, saya ingin tahu apa yang baru dari KAMI itu yang dikritik. Soal oligarki itu kritik kita dulu kepada Pak Gatot juga ketika jadi Panglima, sama kan," ujarnya.***(Farida Al-Qodariah/Pikiran-Rakyat.com)
Artikel Rekomendasi