Network
Justru, kata dr. Nazar, pers seharusnya diajak untuk ikut berkontribusi memberikan penjelasan di publik.
Dengan demikian, ia menyimpulkan misinformasi di publik selama ini muncul karena pemerintah mengumumkan seolah-olah vaksin harus diimpor secepatnya.
"Begitu datang, itu akan diimplementasikan, akan dipergunakan. Ini berbahaya untuk penerima (vaksin), bukan kita (tenaga kesehatan)," tegas dr. Nazar.
"Ini sangat tidak menguntungkan kalau enggak mau disebut berbahaya," imbuhnya.
Baca Juga: KPK Ingatkan Soal Laporan Gratifikasi pada Istana Usai Presiden Jokowi Dapat 15 Sepeda Lipat
Salah satu faktanya muncul pada Senin 19 Oktober 2020 ketika laboratorium Kementerian Kesehatan menyebut vaksinasi 'seakan-akan' mulai dijalankan.
Pernyataan resmi ini membuat tenaga kesehatan bingung dan kurang yakin dengan langkah pemerintah melakukan vaksin.
Dokter Nazar pun menegaskan bahwa IDI hanya akan menunggu keputusan BPOM karena mereka percaya pengawasan lembaga tersebut berkaitan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).***(Mahbub Ridhoo Maulaa/Pikiran-Rakyat.com)
Artikel Rekomendasi