PR CIANJUR - Virus Covid-19 tak hanya berimbas pada kesehatan dan mental pasien penderitanya, lebih luas, corona memberikan dampak yang amat besar bagi keberlangsungan aktifitas masyarakat Indonesia di berbagai sektor.
Setelah ditetapkan menjadi pandemi, seketika status tersebut membuat seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia merasakan pengaruhnya pada seluruh sektor kehidupan.
Dunia pendidikan menjadi menyesuaikan sistem pembelajaran, dengan menghilangkan kegiatan belajara mngajar tatap muka, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk guru, siswa dan orang tua siswa menjalani pembelajaran daring (online).
Baca Juga: Gunung Semeru Meletus, BNPB Imbau Warga Untuk Mengungsi
Sektor ekonomi menjadi salah satu yang terimbas besar akibat terjadinya pandemi Covid-19, sejumlah pekerja harus melakukan pekerjaannya dari rumah, bahkan beberapa lainnya harus menerima keputusan dirumahkan akibat kegiatan produksi di perusahaannya berkurang.
Upaya pemerintah menghadapi masa pandemi dirasa cukup maksimal dengan usaha-usaha untuk membuat roda perekonomian masyarakat terus berputar.
Beragam bantuan dikucurkan pada golongan pekerja, guru, pelaku UMKM, seniman dan budayawan hingga para pencari pekerjaan.
Merangsang masyarakat untuk terus bekerja dan berusaha untuk tetap berpenghasilan tak cukup bagi pemerintah.
Baca Juga: Gunung Semeru Meletus, Warga Dilarang Beraktivitas di Radius 1 Kilometer dari Puncak
Sejak pandemi Covid-19 melanda, pemerintah menetapkan aturan protokol kesehatan yang ketat untuk seluruh masyarakat.
Dalam hal ini, pemerintah berusaha keras agar masyarakat tetap produktif sekaligus taat terhadap protokol kesehatan.
Tugas ini diemban Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Menjalankan tugas penting menangani Covid-19 yang tak dapat dipisahkan dari pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Jokowi Minta Pemimpin Daerah Memegang Penuh Kendali Terkait Covid-19 di Wilayahnya
Tak heran jika pemerintah secara masif menggaungkan jargon 'Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit'.
Sejumlah masyarakat mulai terbiasa dengan kondisi pandemi, namun tak lantas menganggapnya bukan hal yang berbahaya.
"Saya tidak bisa menghentikan kegiatan usaha saya, karena ini merupakan sumber mata pencaharian keluarga kami, saat ini kami berusaha tetap menjalakan usaha dengan memegang teguh disiplin protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan begitu roda ekonomi kami tetap berjalan namun tetap dalam kondisi yang aman," ujar Nainggolan, pengusaha warung kelontong di Cianjur.
Disebutkannya bahwa ia ketat menerapkan protokol kesehatan 3M, karena menurutnya, saat ini pelindung utama masyarakat dari ancaman Covid-19 adalah protokol kesehatan tersebut.
Perlu diketahui bahwa upaya pemerintah yang lebih besar adalah mengupayakan vaksin Covid-19 yang aman untuk seluruh warga negara Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural untuk Tingkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pemerintahan
Sayangnya, beberapa informasi tidak tersampaikan dengan baik pada masyarakat bahkan beberapa berita dengan tegas memprovokasi masyarakat terkait vaksin yang akan digunakan.
Media massa memiliki peran yang amat penting untuk menyampaikan perkembangan vaksin yang akan digunakan.
Hal tersebut, meski belum disambut baik oleh seluruh masyarakat, namun telah menunjukan sikap yang positif.
Terbukti dengan hasil survey Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dengan dukungan UNICEF dan WHO, yang menunjukan bahwa lebih dari 66,7 persen masyarakat menyatakan siap menerima vaksinasi Covid-19.
Baca Juga: Hasil Tes Usap Anies Baswedan Negatif Usai Ahmad Riza Dinyatakan Positif Covid-19
Hendaknya masyarakat menyaring tiap berita yang didapatnya mengenai vaksinasi dengan mencari berita yang bersumber dari pakar dibidangnya masing-masing.
"Sebenarnya vaksin tidak berbahaya, namun perlu diingat bahwa vaksin itu produk biologis. Oleh sebab itu, vaksin bisa menyebabkan nyeri, kemerahan dan pembengkakan yang merupakan reaksi alamiah dari vaksin.
"Jadi memang kita harus berhati-hati mengenai mitos-mitos terkait KIPI ini,” tutur Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), Prof. Hindra Irawan Satiri, SpA(K), Mtrop Paed.
Hal tersebut disampaikan dalam Dialog ‘Keamanan Vaksin dan Menjawab KIPI‘, yang digelar oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis 19 November 2020.
Baca Juga: MUI Gelar Munas Ke-10, Miftachul Akhyar Menjadi Ketua Umum, Berikut Susunan Pengurus 2020-2025
Masyarakat harus siap jika nanti saat vaksinasi tiba, kekhawatiran berlebih soal vaksin yang akan digunakan hendaknya dikesampingkan dengan mencari tahu informasi valid mengenai vaksinasi.
Perlu diingat kesuksesan pemerintah Indoenesia yang berhasil menangani polio beberapa tahun ke belakang.
Polio sukses diberantas pada 2006 dan pada 2014 label bebas polio diberikan WHO kepada Indonesia.
"Sampai saat ini tidak ditemukan lagi penderita polio yang disebabkan virus polio liar. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus? Cakupan imunisasi harus setinggi-tingginya, bila perlu 100 persen," kata Penasihat Field Epidemiology Training Program (FETP), dr. I Nyoman Kandun, MPH mengatakan dalam acara Dialog Produktif bertema ‘Belajar dari Sukses PIN Polio’, yang oleh KPCPEN, Selasa 17 November 2020.
Bahkan Nyoman menjelaskan bahwa kemenangan vaksinasi atas polio terjadi juga di rentang waktu sebelumnya yakni pada 1995-1997.
Baca Juga: Positif Covid-19, Anies Baswedan Imbau yang Bertemu Dirinya Beberapa Hari ke Belakang untuk Tes Usap
Rasanya bukti-bukti valid tersebut sudah bisa dijadikan pegangan bahwa yang pertama, vaksinasi merupakan satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dan yang kedua dan wajib dipahami bahwa serangkaian tes telah dilakukan lembaga yang terpercaya untuk memastikan keampuhan dan keamanan vaksin tersebut.
Sambil menunggu vaksinasi terealisasi, segenap masyarakat Indonesia dituntut untuk tak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan, semi terciptanya 'Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit' di negeri ini.***