PR CIANJUR – Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) mulai memberlakukan tilang elektronik di 12 Kepolisian Daerah (Polda) mulai 23 Maret 2021.
Kamera tilang elektronik atau yang dikenal dengan nama ETLE memiliki cara tersendiri dalam memproses mereka yang terkena tilang.
Berikut ini lima tahapan sebelum seseorang dikenai sanksi tilang elektronik sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Cianjur.com dari Antara, Jumat 26 Maret 2021.
Pertama, salah satu contoh pelanggaran yang sering terjadi di jalan raya adalah pengendara kendaraan bermotor tertangkap basah memainkan perangkat gawainya. Kamera ETLE akan merekam hal tersebut dan mengirimnya ke bagian back office ETLE RTMC Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.
Kedua, petugas di back office tersebut nantinya akan mencari di database Electronic Registration & Identification (ERI) untuk memastikan kendaraan bersangkutan apakah memang memang melanggar tata tertib lalu lintas atau tidak.
Ketiga, petugas selanjutnya akan mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar bersangkutan. Jika terbukti, maka pelanggar akan diproses lebih lanjut.
Baca Juga: Resmi! Pemerintah Akhirnya Larang Mudik Lebaran Tahun 2021
Keempat, jika pemilik kendaraan bersangkutan memang terbukti melanggar, maka diharuskan melakukan konfirmasi ke situs ETLE atau datang langsung ke Sub Direktorat Penegakan Hukum di wilayah hukum masing-masing Polri.
Khusus Jakarta, pelanggar bisa datang ke Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya di Jl. MT Haryono Kav 5-6 Tebet, Jakarta Selatan 12810.
Kelima, petugas bersangkutan menerbitkan surat tilang dengan informasi mengenai kapan terjadi pelanggaran, pasal apa yang dilanggar, dan tempat di mana pelanggaran tersebut berlangsung.
Baca Juga: Sidang Lanjutan Rizieq Shihab Digelar Secara Offline, Ribuan Aparat Keamanan Diturunkan
Pengamat nilai tilang elektronik harus libatkan berbagai elemen
Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen Sohie Wulan Tankudung menyatakan bahwa ETLE (Eletronic Traffic Law Enforcement) daat lebih baik praktiknya jika melibatkan berbagai pihak.
“Sisi teknologinya sudah baik hanya saja saya belum tahu apakah itu terintegrasi dengan (stake holder) lain, ETLE itu harusnya kamera antara polisi, dishub, dan operator jalan tol, juga Transjakarta, itu terintegrasi. Kalau sudah terintegrasi itu jauh lebih baik,” kata Ellen.
“Yang penting itu integrasi, interoperable, jadi antara semua stakeholder di jalan itu Dishub, polisi, operator jalan tol, dan operator Transjakarta itu semua bisa terintegrasi dan saling mendukung,” ucap Ellen.
Baca Juga: Demi Optimalkan Vaksinasi hingga PPKM, Pemerintah Resmi Tiadakan Libur Panjang Mudik Lebaran 2021
“Kamera itu memang benar untuk lalu lintas tapi sebenarnya kalau diperlukan bisa jauh lebih dari itu. Misalnya pada pengejaran terhadap penjahat, kejadian perampokan dan sebagainya,” ujar Ellen.***