JENDELA CIANJUR - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menerangkan isi pembahasan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo hari ini Senin, 23 Mei 2022.
Salah satunya yaitu terkait masalah pertanahan.
"Ini membahas masalah pertanahan ya. Kan banyak mafia tanah dimana orang tidak punya hak atas tanah tiba-tiba menang di pengadilan sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Padahal itu tanah negara, tanah rakyat gitu," tutur Mahfud, Senin, 23 Mei 2022.
Mahfud Kembali mengatakan, pemerintah siap tegas memberantas mafia tanah ini.
Pemerintah melalui Kejaksaan Agung bakal melakukan penyidikan apabila ditemukan indikasi praktek mafia tanah.
Baca Juga: CEK FAKTA: Video TikTok Viral, Apakah Amber Heard Meninggalkan 'Perlengkapan Memar' di Foto?
"Kejagung akan melakukan tindakan tegas untuk melakukan penyidikan hingga putusan pengadilan yang sudah inkracht sekalipun akan kita tingkatkan perdatanya,” tuturnya.
Baca Juga: Johnny Depp Jadi Saksi Amber Heard di Sidang, Pengacara Sipil: Berisiko Jadi Lebih Disukai
“Kemudian juga akan kita lihat pidananya supaya mafia tanah ini supaya tidak beroperasi terus merampas tanah negara, tanah rakyat," lanjutnya.
Masih dari keterangan Mahfud, kepala negara sudah mengeluarkan instruksi tegas mengenai mafia tanah ini. Pemerintah harus membela apa yang menjadi hak rakyat.
Baca Juga: Kota Semarang Diserang Banjir Rob, Polda Jateng Evakuasi Sejumlah Karyawan yang Terjebak
"Ini tadi Presiden memerintahkan agar tegas menyangkut hak rakyat dan negara sendiri akan patuh terhadap aturan-aturan hukum jika pemerintah memang punya kewajiban untuk membayar ganti rugi tanah dan sebagainya," jelasnya.
"Kita sudah sepakat untuk segera membentuk tim lintas kementerian dan lembaga termasuk KPK untuk melakukan prosedur dan melakukan penilaian atas ini semua. Saya akan tindaklanjuti,” paparnya menutup pembicaraan.***