PR CIANJUR - Nama dr Tirta Mandira Huhdi makin mencuat semenjak pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia awal tahun 2020.
Selain menjadi relawan, ia aktif dalam menyuarakan suara hatinya berdasarkan yang ia alami selama menjadi relawan penanganan virus corona ini.
Baru-baru ini, ia kembali mengunggah ungkapan hatinya pada media sosial (medsos) Instagram miliknya pada Rabu, 23 September 2020.
Baca Juga: Akan Dirilis Oktober, Tiongkok Jamin Indonesia Terima 30 Juta Vaksin Covid-19 yang Diuji di Bandung
“Enggak bisa tidur, gatal buat nulis, toh pagi nanti saya masih rapat relawan. Ayok. Kita bahas masalah demi masalah yang mengganjal di mata saya. 7 bulan sudah info lumayan dan lengkaplah. Rapid Test : Bisnis/gimmick/solusi? Silahkan anda nilai sendiri,” tulisnya.
Yang pertama, ia menyebut pada Maret 2020, tiba-tiba muncul statement 'alat test Covid' yang ternyata rapid test berbasis serology, yang sebenernya itu screening test. Enggak bisa dijadikan patokan Covid.
Kemudian, Persatuan Dokter Lab, tidak merekomendasikan rapid, alih-alih harusnya perbanyak PCR Swab Test agar bisa cepat.
Baca Juga: Disebut Suka 'Pegang' Kerjaan Menteri Lain, Luhut: Presepsi Silahkan Saja
“(Ketiga), rapid test tiba-tiba dibuat sebagai syarat semua kerjaan, administrasi, transportasi dkk. Tapi warga disuruh bayar sendiri? Logis? Rapid test serology disamain kayak SKCK bung!,” tandasnya.
Lanjutnya, pada poin keempat, Mei 2020, dijelaskan Tirta harga rapid test di angka Rp300.000 hingga Rp400.000. Tiba-tiba sekarang Rp100.000 sampai Rp150.000 saja.
“Kok iso? Lha kalau sekarang bisa murah? Sekarang bisa murah? Terus dulu-dulu mahal, itu gimana?" katanya.
"Berarti harga modal sejatinya rendah, tapi karena enggak ada batasan harga eceran tertinggi, jadinya mahal," ujarnya.
Baca Juga: Masih Selesaikan Seleksi Gelombang 9, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 10 Ditunda
"Jujur aja, pure ini bisnis! Ada ceruk laba yang diambil di sini! Ayok, pembelian rapid harus diaduit! Berani enggak?,” tegasnya, sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi sebelumnya.
Selanjutanya, pada poin kelima, Tirta mengajak semuanya bersuara soal kejanggalan rapid test.
“Rapid test serology hasilnya berlaku sampai 14 hari stelah rapid. Padahal false positif dan negatif tinggi," paparnya.
"Apa yang menjamin kalau rapid saya negatif, terus test berlaku 14 hari, padahal 14 hari saya keliling-keliling, terus tetap aman gitu? Atau buat ayem-ayem aja? Jujur bos!,” tandasnya.
Baca Juga: 3 Hakim dan 1 Panitera Positif Covid-19, Pengadilan Negeri Karawang Ditutup Sementara
“Rapid test serology. Saya yakin suatu saat harus diaudit, kenapa kok enggak ambil swab PCR aja yang jelas gold standard. Dan kasih gratis ke semua warga di wilayah redzone. Ini baru satu hal selama saya di lapangan selama tujuh bulan,” tegasnya.
“Belum tentang APD lokal, influencer bayaran untuk branding pariwisata, yang jelas-jelas ada gerakan batasin jalan-jalan, eh malah muncul influencer pariwisata branding sok-sok aman," ujarnya.
"Influencer pariwisata jalan-jalan dan kita sengsara di sini! Woi ngapain promo jalan-jalan pandemi woi! Katanya di rumah aja, sok aman,” bebernya.
Baca Juga: Hajatan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Memicu Komentar Negatif, Abai Protokol Kesehatan
Sambungnya, ia juga memperkuat pernyataannya soal rapid test bagian dari bisnis. Dia menunjukkan pesan dari seseorang ke dirinya yang menawarkan alat rapid test.
Penawaran itu dikirimkan ke dirinya pada bulan April 2020.
“Enggak sia-sia ane gerak 7 bulan. Di April rapid harga gila-gila-an. Sekarang? Berapa? Gue bahkan sudah punya data lengkap siapa saja yang menawarin gue rapid dari April-Juli. Tipis tipis kita goreng,” sebutnya.
“Sejak April, gue menerima tawaran gini banyak banget bos. Gue diamin. Dulu Rp500.000, sekarang Rp95.000 itu enggak laku apa gimane?" paparnya.
Baca Juga: Dilarang Meliput Pengundian Nomor Urut Pilkada, Jurnalis Padu Buang ID Card dari KPU Kab. Bandung
"Mentang-mentang gue relawan, lu mau dagang rapid gitu ke gue? Kok gampang banget ya rapid dijual bebas? Buka mata hati lu semua,” pungkasnya.*** (Vicky Fadil/Wartaekonomi.co.id)
Disclaimer: Artikel ini merupakan hasil kerja sama Pikiran Rakyat dengan Warta Ekonomi. Hal yang berkaitan dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.