PR CIANJUR - Kontroversi mengenai Partai Komunis Indonesi (PKI) semakin pelik pro kontra terjadi dalam sebuah pandangan tiap pihak yang memiliki kepentingan.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam sebuah kesempatan mengungkapkan masalah terkait peristiwa G30S PKI.
Ternyata Mahfud MD memiliki cerita sendiri mengenai peristiwa tragedi besar tersebut.
Baca Juga: Imbau Warga Jabar Kibarkan Bendera Setengah Tiang, Ridwan Kamil: Pakde Saya Diculik PKI
Dikabarkan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, Mahfud MD mengaku, saat peristiwa G30S PKI terjadi saat dirinya masih berusia 8 tahun.
"Sebagian dari keseluruhan sejarah (G30S PKI) mungkin benar, bagi saya," kata Mahfud.
Meski berusia muda, Mahfud MD saat itu harus menyaksikan peristiwa mengerikan ketika gurunya, seorang Kyai Nahdlatul Ulama (NU) dibunuh.
"Kyai saya, namanya Kyai Jufri, baru turun pidato dibunuh oleh PKI," ungkapnya sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya dalam artikel "Banyak Kontroversi di Balik Sejarah PKI, Mahfud Md: Benar atau Tidak, Ya Silahkan".
Baca Juga: Tercatat 6 Juta Warga Terinfeksi Covid-19 di India, Pakar Sebut Ada 60 Juta yang Positif
Pada saat yang sama, Mahfud MD menceritakan kondisi ayahnya yang saat itu rela berjaga semalaman demi mencegah serangan PKI.
"Sesudah G30S PKI, berbalik arahnya, semua orang yang berafiliasi dengan PKI ditangkap, entah dibawa kemana," terangnya.
Momen tersebut menurut Mahfud MD, yang tak dijelaskan secara jelas di film Pengkhianatan G30S PKI.
Menurutnya pemerintah tidak dalam posisi menetapkan sejarah yang benar tentang PKI.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Sinovac Dijanjikan Tiongkok Tahun 2021 Terdistribusi Secara Global
Hal tersebut disampaikan dalam sebuah kesempatan hadir secara virtual dalam acara Indonesia Lawyer Club pada Selasa 29 September 2020 malam.
"Pemerintah tidak menetapkan sejarah yang benar itu yang mana, itu urusan ilmu, kan banyak diperdebatkan peristiwa G30S PKI benar atau tidak," ujar Menko Polhukam, Mahfud MD sebagaiamana dikutip Pikiran-Rakyat.com.
Mahfud MD juga menambahkan, hal utama bagi pemerintah adalah Pancasila merupakan dasar ideologi yang bersifat final.
Sehingga Mahfud Md menyerahkan kembali ke masyarakat, apakah mau percaya dengan cerita di film atau tidak.
"Itu yang kemudian menjadi kontroversi, apa benar atau tidak, ya silahkan, itu ilmu sejarah," tuturnya.
Baca Juga: Bukan Hanya Kabupaten Bekasi, Ini 4 Daerah Lainnya di Jawa Barat yang Perpanjang PSBB Proporsional
Dirinya juga menyinggung tentang kebijakan yang diambil pemerintah, ketika muncul kontroversi terkait rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Seperti yang diketahui banyak pihak yang menentang kehadiran RUU HIP, karena diduga disusupi kepentingan tertentu, diantaranya, Pancasila katanya hendak diperas menjadi ekasila dan trisila.
Menanggapi kontroversi tersebut, pemerintah bersikap dengan menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor 25/1966 final.
"Jadi, trisila dan ekasila tidak bisa, itu sejarah, itu pidato Soekarno. Bung Karno sendiri kemudian menerima Pancasila yang ditetapkan 18 Agustus 1945," ucapnya.
Baca Juga: Tetapkan Wakil Ketua DPRD Tegal Sebagai Tersangka, Ganjar Pranowo Berterima Kasih Kepada Kapolda
Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), sikap pemerintah sepenuhnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Semua pihak muncul menyuarakan pendapat. Bahkan, pihak yang sebelumnya menggaungkan ide khilafah, juga meminta agar kembali kepada Pancasila yang ditetapkan 18 Agustus 1945.***(Rahmi Nurfajriani/Pikiran-Rakyat.com)