Tidak Sependapat dengan Jokowi, Ma'ruf Amin Menilai Pilkada 2020 Lebih Baik Ditunda

24 Oktober 2020, 14:15 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. /

PR CIANJUR - Pilkada Serentak 2020 telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi)akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yakni 9 Desember mendatang.

Kemudian muncul pro dan kontra dari sejumlah pihak atas keputusan presiden tersebut.

Beberapa orang menilai bahwa Pilkada Serentak 2020 seharusnya dapat ditunda sampai pandemi Covid-19 di Tanah Air mereda.

Baca Juga: Bandingkan Alex Marquez dan Jorge Lerenzo, Puig: Pebalap hebat, Tapi Ia Tidak Memahami Motornya

Pasalnya, penyelenggaraan Pilkada dikhawatirkan akan membuat klaster baru penyebaran virus.

Sementara itu sang Wakil Presiden, Ma'ruf Amin justru berpendapat bahwa Pilkada Serentak 2020 lebih baik dilakukan penundaan.

Pernyataannya disampaikan saat menjadi narasumber di Kanal YouTube Najwa Shihab yang diunggah pada Selasa, 20 Oktober 2020 lalu.

"Saya kira kalau saya sih lebih baik ditunda," ujar Maruf Amin saat ditanya Najwa Shihab terkait dengan pertanyaan seputar presiden dan wapres yang bersikeras tidak menunda Pilkada Serentak 2020.

Baca Juga: Kurang 'Galak' Pada FP2 MotoGP Teruel, Alex Marquez: Saya Pikirkan Tim, Tak Mau Hancurkan Motor Lagi

Hal senada disampaikan juga oleh Daniel Johan selaku Ketua DPP PKB.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meminta agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda. Alasan penundaan agar menghindari potensi penularan virus Covid-19.

"Ya alasannya sederhana saja, Indonesia lagi fokus penyebaran pandemi, bagaimana penyebaran Covid-19 itu ditekan sebisa mungkin. Nah Pilkada itu membuat kita khawatir bahwa penyebarannya bukan semakin menurun, melainkan akan semakin meluas," jelas Daniel.

Daniel menambahkan, pelaksanaan Pilkada sebaiknya ditunda hingga vaksin Covid-19 hadir di Indonesia, sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Tasikmalaya.com dalam artikel "Berbeda dengan Jokowi, Maruf Amin Malah Setuju Pilkada 2020 Ditunda".

Baca Juga: MPU Aceh Keluarkan Fatwa Haram, Pemain PUBG akan Dicambuk karena Melanggar Syariat

"Ya setidaknya dalam pemikiran kami, pemerintah juga yakin bahwa sekitar awal tahun itu vaksin sudah ada. Idealnya setelah vaksin itu ditemukan, sehingga Pilkada tidak menimbulkan dampak," pungkasnya.

Namun Daniel menjelaskan, pernyataan tersebut merupakan masukan saja, bukan berarti partainya tidak sejalan dengan Presiden Jokowi.

"Ya bukan berseberangan, ini sebagai masukan," ujarnya.

Baca Juga: Terhadap Hubungan Nathalie dan Ayahnya, Rizky Febian: Mungkin Ini Waktunya Aku Bilang gak Setuju

Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa Pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi Covid-19 benar-benar berakhir.

Menurutnya, tidak ada satupun negara yang mengetahui kapan berakhirnya pandemi Covid-19.***(Saniatu Aini/Pikiranrakyat-Tasikmalaya.com)

Editor: Adithya Nurcahyo

Sumber: Pikiran Rakyat Tasikmalaya

Tags

Terkini

Terpopuler