Network
PR CIANJUR – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akhirnya memutuskan menerapkan PPKM Mikro.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro ini mulai berlaku dari 9-22 Februari 2021. Ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.
Kritik tajam dilontarkan Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Netty Prasetiyani.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Hari Ini, Rabu 10 Februari 2021: Al Kembali Buat Andin Menangis
Pemberlakukan PPKM Mikro ini menurut dirinya tidak memperhatikan keselarasan antara kenyataan dan apa yang tertuang dalam naskah aturan.
“Pemerintah menyebut PPKM Jawa-Bali tidak efektif menurunkan kasus Covid-19, padahal dalam aturan itu mall dibatasi hanya boleh sampai pukul 19:00 dan jumlah WFO 25 persen,” kata Netty Prasetiyani sebagaimana dilansir Pikiranrakyat-Cianjur.com dari laman PKS, Rabu 10 Februari 2021.
“Tapi, kenapa justru dalam PPKM Mikro ini restoran dan mall boleh sampai pukul 21:00 dan jumlah WFO justru naik menjadi 50 persen. Namanya bukan pengetatan, tapi pelonggaran. Ketidaksinkronan semacam ini hanya menambah keriuhan komunikasi," ucap Netty Prasetiyani lagi.
Baca Juga: Perayaan Imlek Tahun 2021 Digelar Virtual, Matakin Mengimbau Perayaan Imlek di Rumah
Kritik selanjutnya dari politisi perempuan PKS ini adalah pemerintah diminta tidak terlalu banyak membuat istilah teknis yang membingungkan masyarakat Indonesia. Di samping ketidakefektifannya yang menyebabkan kasus Covid-19 terus melonjak.
“Terlalu banyak istilah yang berganti-ganti bisa membuat rakyat bingung, apalagi kebijakan tersebut nyatanya tidak efektif dalam menurunkan jumlah kasus. Masyarakat bisa menjadi tidak peduli lagi dengan kebijakan pembatasan yang dibuat oleh pemerintah,” ujar Netty Prasetiyani.
“Apa sih target dari PPKM skala mikro ini? Apa indikator keberhasilan PPKM? Bukankah para epidemiolog selalu mengingatkan bahwa kebijakan penanganan itu harus mampu mencegah penyebaran, menurunkan morbiditas, dan menekan mortalitas yang disebabkan Covid-19,” tutur Netty Prasetiyani.
“Seharusnya Pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya, kebijakan itu harus terukur bukan berdasarkan asumsi semata,” tutur Netty Prasetiyani menyambung.
Netty Prasetiyani berpendapat daripada PPKM skala mikro, lebih baik diterapkan karantina total untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.
“Saat ini jumlah fasyankes di beberapa daerah telah penuh, antrian pasien yang harus dirawat juga makin panjang. Dengan karantina wilayah dan pembatasan mobilitas total diharapkan dapat menjadi efek kejut yang efektif menahan laju kurva Covid-19,” ujar Netty Prasetiyani menutup.***
Artikel Rekomendasi