Pakar Hukum Tata Negara, Penundaan Pemilu 2024 Sebuah Pembangkangan Terhadap Konstitusi!

JENDELA CIANJUR - Usulan penundaan Pemilu 2024 banyak ditentang. Salahsatunya oleh Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid.

Menurutnya bahwa penundaan pemilihan umum (Pemilu) yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan pejabat publik tidak sejalan dengan semangat konstitusi.

Baca Juga: Usulan Penundaan Pemilu 2024, Ketua PBNU Gus Yahya Minta Agar Membuka Dialog Bagi Semua Pihak

“Usulan penundaan pemilu merupakan constitution disobedience atau pembangkangan terhadap konstitusi,” tegas Fahri Bachmid dalam keterangan kepada wartawan, Minggu 27 Februari 2022.

Dikatakannya, bahwa usulan penundaan pemilu ini tentunya tidak terwadahi serta tidak dikenal dalam rumusan norma konstitusi.

Oleh karena itu, usulan ini menjadi tidak sejalan dengan konstitusi dan UU tentang Pemilu itu sendiri.

“Dengan demikian, usulan itu hanya dapat dipandang sebagai 'ius constituendum' atau konsep hukum yang dicita-citakan, dan belum diakomodasi dalam konstitusi yang sah,” tegas Fahri.

Baca Juga: Penundaan Pemilu 2024, Yusri Ihza Mahendra: Potensial Timbulkan Konflik Politik Tinggi, Berbenturan Dengan UUD

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi Indonesia, telah mengatur tentang siklus pelaksanaan Pemilu di Indonesia setiap lima tahun sekali.