Network
JENDELA CIANJUR - Adanya wacana penundaan Pemilu 2024 dari sekelompok Ketua Umum Partai Politik beberapa waktu lalu akhirnya ditanggapi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia.
Kali ini, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dengan tegas sukap MPR hingga saat ini tidak mengagendakan untuk mengamandemen Undang-undang Dasar 1945 terutama mengenai perpanjangan masa jabatan presiden dan juga penundaan Pemilu mendatang.
Baca Juga: Ketua DPR RI Puan Maharani Pastikan Pemilu 2024 Tidak Akan Diundur
"Saya kira itu yang menjadi komitmen MPR hingga saat ini," kata Ahmad Basarah seusai menghadiri silaturahmi bersama Bupati Aceh Barat H Ramli MS di pendapa bupati, dengan sejumlah pejabat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Meulaboh, Aceh Barat, Minggu 20 Maret 2022 malam.
Ditegaskan Ahmad Basarah, terkait wacana yang berkembang di masyarakat soal penundaan pemilu yang saat ini menjadi polemik, hal itu di luar agenda MPR RI.
Sebagai wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, ia menegaskan komitmennya sejak awal, PDIP yang menginisiasi amendemen terbatas UUD 1945 semula hanya untuk menghadirkan GBHN atau pokok-pokok haluan negara.
Maka ketika ada agenda lain untuk merubah pasal-pasal lain di dalam proses amendemen itu, kata dia lagi, maka pihaknya (PDI Perjuangan) secara resmi menarik diri dari rencana mengamendemen UUD 1945 pada periode ini.
"Hal ini dilakukan agar marwah konstitusi kita dapat dijaga, karena konstitusi itu adalah visi dan misi bangsa Indonesia yang besar dan jangka panjang. Tidak boleh desain perubahan UUD itu didesain untuk kepentingan perorangan atau kelompok-kelompok," bebernya dikutip Jendela Cianjur dari ANTARA, Senin 21 Maret 2022.
Artikel Rekomendasi