Usulan Penundaan Pemilu 2024, Prof Antony Budiawan : Makar Kudeta Konstitusi Sedang Berlangsung!

- 5 Maret 2022, 10:35 WIB
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Prof Antony Budiawan menduga makar kudeta konstitusi sedang berlangsung
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Prof Antony Budiawan menduga makar kudeta konstitusi sedang berlangsung /Twitter @AnthonyBudiawan/

JENDELA CIANJUR - Usulan penundaan Pemilu 2024 yang diusung tiga ketua umum Partai Politik terus mendapatkan penolakan. Bahkan tudingan demi tudingan pun terus bergulir ditambah terungkapnya usulan itu karena Luhut Binsar Panjaitan yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kali ini Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Prof Antony Budiawan menolak usulan tersebut dan menduga ada rencana makar kudeta konstitusi dibalik rencana tersebut.

Baca Juga: Tak Terima Bosnya Disebut Dalang Penundaan Pemilu 2024, Jubir Luhut Binsar Panjaitan Angkat Suara!

"Gerbang terakhir kudeta konstitusi ada di MPR. Diusulkan minimal 1/3 atau 237 anggota MPR. Rakyat akan perhatikan partai mana dan siapa yang akan usulkan. Total jumlah anggota Golkar (85), PKB (58), PAN (44) ada 187. Masih kurang 50. Siapa kiranya yang akan ikut Kudeta Politik?," ungkap Prof Antony Budiawan dikutip Jendela Cianjur melalui cuitan twitternya @AnthonyBudiawan, Sabtu 5 Maret 2022.

Selain itu, usulan itu pun disebutnya sebagai bentuk makar kudeta konstitusi yang sedang berlangsung.

Bahkan Anthony menyebutkan beberapa point diantarnya : "1. Gagasan sdh dirumuskan: penundaan pemilu.
2. Alasan kudeta sdh dibuat (Survei, Big Data, Kajian Lab45).
3. Masuk pelaksanaan (Sosialisasi Bahlil, Ketum Partai)
4. Next, usulan ke MPR.
Waspada, makar bukan lg wacana: tp sedang proses," tegasnya.

Baca Juga: Ada Luhut Dibalik Penundaan Pemilu 2024, Ulil Abshar Abdalla : Mempolitisir Pandemi, Ini Rencana Jahat!

Untuk itu Anthony menyarankan Presiden Joko Widodo harus memberhentikan dalang dibalik usulan ini.

"Jokowi harus berhentikan menteri yang usulkan Kudeta Konstitusi. Karena 1) Melanggar Konstitusi dan Kedaulatan Rakyat, 2) Bersihkan nama Presiden dari makar Kedaulatan Rakyat. Kalau tidak, publik curiga terus istana terlibat dan dalang dari semua ini," bebernya.

Halaman:

Editor: Prasetyo


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini

x