Network
PR CIANJUR - Mengatasi pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia membentuk tim khusus yang berupaya menangani penyebaran pasien positif corona di berbagai wilayah di Tanah Air.
Berkali-kali struktur tim khusus untuk penanganan Covid-19 ini berganti.
Terkini, Luhut Binsar Pandjaitan ditugasi sebagai komando penanganan Covid-19 di sembilan provinsi prioritas di Indonesia.
Baca Juga: Masih Selesaikan Seleksi Gelombang 9, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 10 Ditunda
Hal ini membuat masyarakat terkejut dan lelah melihat pergantian komando yang tak banyak menyelesaikan masalah dalam penanganan Covid-19.
Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sudah berkali-kali mengambil alih 'kerjaan menteri lain'.
Sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia telah berubah jabatan dua kali.
Pertama, ia didudukkan menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di awal periode Kabinet Kerja pada 2014 silam.
Baca Juga: 3 Hakim dan 1 Panitera Positif Covid-19, Pengadilan Negeri Karawang Ditutup Sementara
Belum genap setahun, Luhut dipindahkan menjadi Menteri koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam).
Nyaris setahun kemudian, pria asal Samosir, Sumatera Utara itu pindah jabatan menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Maritim) yang sebelumnya dijabat Rizal Ramli.
Kala itu, sedang ramai isu reklamasi pantai Utara Jakarta yang ternyata tidak sah secara hukum dan harus segera dibatalkan pembangunannya.
Baca Juga: Hajatan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Memicu Komentar Negatif, Abai Protokol Kesehatan
Luhut terlihat keukeuh mempertahankan kelanjutan reklamasi, meski akhirnya gagal, sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya dalam artikel "Diserang Tudingan Suka Ambil Alih Kerjaan Menteri Lain, Luhut: Itu Pikiran Jelek!".
Dalam jabatan ini, Luhut memang tidak pindah lagi. Akan tetapi, ia sering 'merangkap' jabatan dan bersuara atas persoalan yang tidak berhubungan dengan job description-nya.
Inilah yang membuat masyarakat begitu gemas sampai-sampai menyebut Luhut sebagai 'supermenteri' ataupun 'perdana menteri' karena sering melampaui kerjaannya sebagai Menko Marves.
Kendati demikian, Luhut santai saja menanggapi isu tersebut. Ia mengaku penugasan tim khusus sudah biasa terjadi sepanjang karirnya.
Baca Juga: Dilarang Meliput Pengundian Nomor Urut Pilkada, Jurnalis Padu Buang ID Card dari KPU Kab. Bandung
Oleh karena itu, perangkapan jabatan dalam tim khusus tak perlu dipersoalkan masyarakat.
Khusus untuk penanganan Covid-19, Luhut menegaskan tidak ada yang berbeda komando. Hanya saja, ia sebagai Wakil Ketua I ditugaskan dalam ranah yang spesifik.
"Kan dalam organisasi itu sangat biasa. Saya sebagai wakil ketua, Presiden kasih lebih fokus pada detil, 'Pak Luhut saja yang ngurusin ini'. Saya kira biasa dalam operasi militer," tegasnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Najwa Shihab.
Menanggapi persepsi masyarakat yang menganggap Luhut 'menteri segala urusan', ia tak mau ambil pusing.
Baca Juga: Telah Ditetapkan KPU Cianjur, 4 Pasangan Calon Peserta Pilkada 2020
"Kan enggak ada yang salah, persepsi silahkan saja. Hanya orang kan? yang penting saya bisa selesaikan atau tidak. Itu saja. Saya pikir yang diperintahkan presiden, belum ada yang tidak saya selesaikan," tegasnya.
"Itu pikiran-pikiran jelek aja," imbuh Luhut.***(Mahbub Ridhoo Maulaa/Pikiran-Rakyat.com)
Artikel Rekomendasi