Network
PR CIANJUR - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memberikan 8 tuntutannya pada pemerintah.
Setelah tuntutan tersebut diberikan terdapat kabar berhembus bahwa KAMI erat kaitannya dengan tindakan oposisi alias pihak penentang kebijakan politik yang berkuasa.
Tuntutan tersebut diantaranya penanganan virus corona baru (Covid-19) hingga mendesak Pemerintah Indonesia agar menegakkan penyelenggaraan negara sesuai semangat dan nilai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Baca Juga: Baliho 'Siap Jadi Nomor 1' Arief Muhammad: Sampai Bertemu di Tanggal 20 Oktober
Menanggapi isu yang nyatanya hangat dibincangkan oleh sejumlah orang tersebut, deklarator KAMI, yakni mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo turut membuka suara.
Pernyataannya disampaikan pula dalam akun Youtube Karni Ilyas Club pada Jumat, 16 Oktober 2020 seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com.
Terkait dengan tuduhan oposisi, Gatot menegaskan bahwa pihaknya hanya melakukan gerakan moral dan bukannya politik.
"Oposisi atau tidak tergantung orang memandang kami. Kami menyampaikan pendapat ini baik secara tertulis maupun suara kami berikan kepada pemerintah kemudian kami minta solusi-solusi yang harus dilakukan.
"Jadi kami ini adalah gerakan moral, kami tidak akan memposisikan sebagai oposisi, kantor publik lah. Menyampaikan apa-apa yang terasa di masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Guru di Prancis Dipenggal dalam Serangan Teroris Usai Diskusi Soal Kartun Nabi Muhammad
Menurutnya, KAMI sebenarnya memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan nilai sesuai Pancasila dan UUD 1945.
"Orang mengatakan politik, politik yang diperjuangkan adalah kekuasaan, yang kami perjuangkan adalah nilai," tambahnya.
Berdasarkan keterangan Gatot Nurmantyo, ia bersama para tokoh KAMI lainnya telah berusaha untuk bertemu dengan pihak pemerintah dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
"Dalam menyampaikan ini KAMI juga membuat surat kepada DPR, MPR, DPD dan Presiden untuk bisa bertemu untuk menyampaikan ini, sampai sekarang belum ada tanggapan sama sekali," jelasnya.
Baca Juga: Ini 3 Kunci agar Selamat dari Virus Corona Menurut Ketua Satgas Covid-19
Menengok ke belakang, jabatan Panglima TNI yang didapat oleh Gatot Nurmantyo digantikan oleh Marsekal Hadi Tjahjanto.
Pencopotan jabatan sebelum masa pensiunnya tersebut kembali menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat yang mengira ada kaitannya dengan film Gerakan 30 September.
Sebelumnya ia memberikan perintah kepada jajaran TNI agar wajib nonton bersama film tersebut, sebegaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com pada artikel "KAMI Dituding Jadi Oposisi Pemerintah, Gatot Nurmantyo: Tergantung Orang Memandang Kami".
Ternyata, adapula seorang sahabat Gatot Nurmantyo yang mengingatkan bahwa jabatannya akan segera dicopot jika perintah menonton film G30S/PKI tetap diberikan.
Baca Juga: Polisi Khawatir Pelajar Dijadikan Kambing Hitam Pada Demo Omnibus Law
"Itu benar, jadi saya tidak bisa menyebutkan teman saya karena dia adalah sahabat saya dan yang dia sampaikan bukan mengancam tetapi berdasarkan pengetahuannya karena dia termasuk petinggi di orang lama lah di PDI Perjuangan, dia menyampaikan 'mas kalau ini ditonton terus bisa dicopot loh, saya gak bisa jamin'," ujarnya.
Tiga bulan setelah adanya peringatan itu, Gatot Nurmantyo benar-benar dicopot dari jabatannya sebagai Panglima TNI sebelum habis masa pensiun.
"Saya diganti bulan Desember sedangkan saya menyampaikan ini kan sebelum 30 September, waktunya saya lupa jadi di antara itu sekitar hampir tiga bulan lah kurang lebih," tambahnya.***(Farida Al-Qodariah/Pikiran-Rakyat.com)
Artikel Rekomendasi