Network
Ia menegaskan pihak istana harus segera melaporkan jika pemberian tersebut diberikan kepada Presiden Joko Widodo.
"Melalui Direktorat Gratifikasi, kemarin KPK telah berkoordinasi kepada pihak Istana terkait dengan informasi penerimaan sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda kepada Presiden Joko Widodo melalui Kantor Staf Kepresidenan," kata Ipi Maryati Kuding kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/10/2020) yang dikutip dari RRI.
Namun, ia mengatakan bahwa ternyata sepeda pemberian tersebut belum diterima oleh Presiden Joko Widodo sendiri dan akan dilakukan pengecekan lebih lanjut lagi.
Dikabarkab LingkarMadiun.com dalam artikel "Jokowi Dapat 15 Unit Sepeda Lipat Harga Jutaan, KPK Ingatkan Istana Untuk Lapor Gratifikasi", jika sesuai peraturan, pelaporan atas gratifikasi tersebut harus dilakukan palig lambat 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi itu sendiri.
Baca Juga: Cicilan per Bulannya Gak Sampai Rp 500 Ribu, Simak Skema Kredit Motor Listrik Gesits
“KPK akan menganalisis dan menetapkan status penerimaan gratifikasi tersebut apakah menjadi milik negara atau milik penerima. Berdasarkan catatan KPK, Presiden Jokowi telah memberikan keteladanan yang baik terkait dengan kepatuhan pelaporan gratifikasi," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tercatat sebagai pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar pada tahun 2017 yang pada saat itu, orang nomor satu di Indonesia itu melaporkan senilai Rp58 Miliar dalam bentuk barang.***(Sajendra Anggi Faragita/Lingkar Madiun)
Artikel Rekomendasi