PR CIANJUR - Telah resmi disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rancangan Undang0undang (RUU) Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020.
Namun UU Cipta Kerja (Ciptaker) tersebut menuai tolakan dari seluruh buruh di Indonesia.
Bahkan ribuan buruh berencana untuk melakukan mogok kerja dan melakukan aksi untuk memprotes pengesahan UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Setelah Ujian 'Hujan Gol' Kini Liverpool Harus Hadapi 'Badai' Covid-19
Mereka beranggap, beberapa kebijakan-kebijakan yang tertera dalam UU Cipta Kerja sangat fatal dan sangat merugikan masyarakat kecil terutama para buruh.
Bahkan sebagai aksi penolakan, sebanyak dua juta buruh bakal melakukan mogok nasional hingga 8 Oktober 2020.
Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya dalam artikel "Minta Pimpinan dan Anggota DPR Temui Rakyat, Fahri Hamzah: Jangan Lepas Tangan".
Aksi mogok nasional ini disepakati oleh sedikitnya 32 federasi dan konfederasi serikat buruh seluruh Indonesia.
Baca Juga: Status Kepesertaan Kartu Prakerja Gelombang 7 Akan Dicabut Jika Tak Lakukan Ini, Sisa 2 Hari Lagi
Pada puncaknya, jutaan buruh ini bakal merangsek masuk DKI Jakarta untuk berunjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR RI.
Melihat hal tersebut, Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Politikus Fahri Hamzah ikut buka suara.
Menurutnya, pimpinan dan anggota DPR jangan lepas tangan mengenai kejadian tersebut.
Sebab, menurutnya, anggota DPR dipilih dan diberi tanggung jawab untuk menampung aspasi masyarakat.
Baca Juga: Kota Bandung Memanas, Abdul Hadi: Pak Gubernur Jangan Lama-lama di Depok
"Pimpinan dan anggota @DPR_RI jangan lepas tangan..kalian dipilih untuk menanggung perasaan dan aspirasi rakyat," tulis Fahri dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam akun Twitter pribadinya @FahriHamzah yang diunggah pada Rabu 7 Oktober 2020.
"Bertemulah dengan rakyat dan jangan lari...kita harus mau dialog dan berbicara," tambahnya.***Tita Salsabila/Pikiran-Rakyat.com)