PR CIANJUR - Pada Kamis 8 Oktober 2020, tagar #CikeasBandarDemo viral di salah satu platform media sosial, Twitter.
Tudingan isu di media sosial itu memojokkan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) pada Kamis 8 Oktober 2020.
Kesal terus menerus dituding sebagai dalang sekaligus sponsor dari aksi demo penolakan omnibus law UU Cipta Kerja, kader Demokrat ikut berkomentar membela.
Baca Juga: Masyarakat yang Miliki Kontak Erat dengan Pasien Covid-19 Bisa Diperiksa Gratis
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Ossy Dermawan menyatakan kabar Demokrat atau Cikeas (keluarga SBY) membiayai demo adalah fitnah, hoaks, dan tidak berdasar.
Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya dalam artikel "SBY Bisa Benar-benar Turun Aksi dengan Rakyat, Jika Demokrat Terus Dituding Dalangi Demo Omnibus Law". Partai Demokrat merasa difitnah atas tuduhan mendanai dan menginisiasi aksi tersebut.
Ini merupakan fitnah yang mendiskreditkan Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Dilansir dari Warta Ekonomi pada artikel "SBY Dituding Dalangi Aksi Demo, Demokrat Ancam Lakukan Ini," dengan sindikasi konten Sindonews, Partai Demokrat menyesalkan fitnah dan hoaks yang dilancarkan oleh akun-akun media sosial yang menuding Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membiayai aksi demonstrasi menolak Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Kamis 8 Oktober 2020.
Baca Juga: Sibuk di TMMD Reguler, Babinsa Bantarkawung Brebes Himbau Pengunjung Pasar Pakai Masker
"Pernyataan aksi dan gerakan besar penolakan UU Ciptaker 8 Oktober 2020 diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoaks, serta tidak berdasar," ucap Ossy dalam keterangan, Jumat 9 Oktober 2020.
Soal sikap Demokrat yang menolak Omnibus Law, Ossy menegaskan itu merupakan hal biasa dalam dunia demokrasi.
"Perlu ada pernyataan pers untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya dalam rangka memenuhi hak informasi publik yang didasari oleh kejujuran dan asas fair and balance," kata Ossy Dermawan, Jumat 9 Oktober 2020.
Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker.
Sementara itu kader partai Demokrat lain pun ikut gerah dengan tudingan-tudingan yang menyatakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di balik aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh yang menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Baca Juga: Fahri Hamzah Sebut Adanya Kepentingan Pribadi di Balik Tidak Selesainya UU Penyiaran
Menurut politikus Partai Demokrat, Andi Arief, jika SBY terus dituding di belakang aksi demonstrasi, bisa jadi partainya akan mengusulkan SBY turun langsung melakukan aksi bersama rakyat.
"Kalau terus-menerus menuduh Pak SBY di belakang aksi mahasiswa dan buruh, lama-lama nanti kami mengusulkan Pak SBY beneran ikut turun langsung aksi bersama masyarakat seperti dilakukan mantan Presiden di Filipina.
Estrada pernah tumbang lho," cuit Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat ini melalui akun Twitternya, @AndiArief_, Sabtu 10 Oktober 2020.
Sementara itu, terkait aksi demo besar menolak UU Cipta Kerja, Demokrat justru sudah mengeluarkan instruksi khusus yang disampaikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Ketua Umum Demokrat AHY justru memberikan arahan agar tidak ada pengerahan massa kepada para kader dan tetap bersikap tenang, tidak provokotif atas persoalan ini.
Baca Juga: Disebut Sebagai 'Menteri Semua Zaman', Ini Sosok Pencetus Omnibus Law yang Kontroversial
Atas hal itu DPP Partai Demokrat telah mengeluarkan Surat kepada para Ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia nomor: 119/INT/DPP.PD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, perihal arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada seluruh kader untuk tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa.***(Ari Nursanti/Pikiran-Rakyat.com)