Network
JENDELA CIANJUR - Pernyataan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengenai buronan KPK Harun Masiku yang hingga kini belum berhasil ditangkap ditanggapi heran oleh mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap.
Padahal dikatakannya KPK memiliki kewenangan hukum yang tinggi. "Pengalaman saya ngejar buronan, justru KPK yg harusnya aktif karena punya kewenangan hukum untuk menggeledah tempat diduga bersembunyi,memeriksa orang2 yang diduga tahu keberadaan ybs, menyadap nomor2 yg terkait pelarian dirinya, atau berkoordinasi dengan aparat/instansi lain," beber Yudi dalam cuitan twitternya @yudiharahap46, Minggu 21 Mei 2022.
Baca Juga: Nyerah? Akhirnya KPK Minta Masyarakat Bantu Cari Buronan Kader PDI Perjuangan, Harun Masiku!
Tak hanya itu, Yudi pun membeberkan sebagian besar buronan dipastikan memerlukan uang banyak untuk keperluan pelariannya. Dengan begitu, penyidik seharusnya sudah faham untuk menelusuri aliran dananya.
"Ngejar buronan intinya awasi gerak gerik keluarganya& orang dekatnya karna pertemanan, bisnis,organisasi krn buronan butuh orang dipercaya,ikuti jejak uangnya (rekening pribadi/perusahan)karena butuh uang untuk hidup ketika melarikan diri.hal ini penting mmprsempit ruang geraknya," ungkap Yudi.
Baca Juga: Giliran Mantan Kepala BPK Perwakilan Jabar Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Bupati Bogor Ade Yasin
Selain itu, dikatakan Yudi, dapat dipastikan para pelaku yang buron itu merubah penampilannya agar tidak mudah dikenali oleh orang lain.
"Koruptor yang buron biasanya juga mengubah penampilan misal memanjangkan atau mengubah style rambutnya, memakai topi atau memakai pakaian yang biasa saja dan tidak memakai aksesoris atau hal hal yang menjadi perhatian orang sekitar," terangnya.
Selain itu, tugas penyidik pun ditambahkannya harus bisa menganalisis data penunjang lainnya.
"Kehilangan jejak Buronan korupsi itu hal biasa&sementara saja,nanti juga akan dapat lagi,namun syaratnya evaluasi apa yg sudah dilakukan selama ini,berapa tempat yg digeledah,berapa orang diperiksa, analisis lagi hasil penyadapan,baca& Telusuri lagi data&dokumen yang sudah didapat," tegasnya.
Baca Juga: KPK Yakini Bupati Bogor Non Aktif Ade Yasin Memberikan Perintah Pengumpulan Dana untuk BPK
Reaksi Yudi ini buntut dari pernyataannya Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto yang meminta sekaligus mengajak masyarak untuk membantu pencarian Harun Masiku yang telah berstatus daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020.
Pasalnya hampir dua tahun lebih, kader PDI Perjuangan Harun Masiku belum berhasil ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski sudah ditetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) tersangka yang terseret kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan sebesar Rp 850 juta.
"Pada prinsipnya, keberadaan seorang buronan atau DPO ini komitmen kami apabila ada masyarakat siapa pun siapa saja yang mengetahui keberadaan atau paling tidak mirip, boleh lapor kepada kami silakan lapor," tegas Karyoto.
Baca Juga: Terima Suap Izin Alfamidi, KPK Tetapkan dan Tahan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy
Bahkan pihak KPK pun mempersilahkan masyarakat ikut dalam proses pencarian. Dengan catatan menggunakan dana pribadi.
"Kalau tidak percaya, boleh ikut juga tetapi biaya sendiri. Misalnya, kami ke mana, saya akan cek. Misalnya, nanti dengan bantuan Kepolisian atau kami amankan target-target yang dimaksud, kami siap. Artinya, kami tidak menutup diri," tegas Karyoto.
Namun disinggung lebih jelas mengenai Harun Masiku, Karyoto enggan menjelaskan lebih lanjut terkait perkembangan proses pencarian.
"Sekali lagi, saya tidak akan cerita di mana yang diduga keberadaan tidak akan kami ceritakan tetapi yang jelas, kami saat ini sudah mulai. Artinya, ketika dimungkinkan di tempat-tempat yang disinggahi dan lain-lain kami akan mencari," elaknya.
Baca Juga: Besok Andi Arief Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Penajam Paser Utara
Oleh karena itu, ia juga mengharapkan ada masyarakat yang mengetahui keberadaan Harun di Indonesia sehingga lebih cepat ditemukan.
"Mudah-mudahan saja ada masyarakat yang melihat dengan jelas ada di Indonesia lebih cepat ketemu. Kalau ada di luar Indonesia ya di manapun, sebenarnya kalau foto biometrik dari orang-orang WNI yang sempat menyeberang itu secara internasional bisa dideteksi karena itu suatu program internasional, foto biometrik. Kalau keberadaan di mana saya tidak tahu, kalau tahu ya sudah ditangkap dari kemarin," ucap Karyoto. ***
Artikel Rekomendasi