Network
JENDELA CIANJUR - Setelah resmi menyatakan berkoalisi antaran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Gerindra pada Pilpres 2024 mendatang. Tetapi hingga kini belum diumumkan mengenai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi tersebut pada Pilpres 2024 nanti.
Ketua DPP PKB, Daniel Johan mengungkapkan hingga kini pihaknya belum mendapatkan arahan mengenai hal tersebut. Namun ditegaskan Daniel pengusungan tersebut harus berdasarkan musyawarah diantara dua ketua umum partai yakni Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar.
Baca Juga: AMPI Dukung Airlangga Hartarto Maju Jadi Capres pada Pilpres 2024
Hal ini sesuai dengan poin Piagam Deklarasi Koalisi yang sudah dimandatkan keputusan capres-cawapres 2024 akan ditentukan dua ketum parpol tersebut.
"Jadi sekarang kita menunggu hasil musyawarah dari pembicaraan hati ke hati antara Cak Imin dengan Pak Prabowo," beber Daniel kepada wartawan dalam diskusi secara daring yang digelar Sabtu 20 Agustus 2022.
Daniel mengungkapkan kedua ketua umum diakuinya sudah memiliki chemistry yang baik. Dalam hal ini koalisi yang dibentuk bukan hanya sekedar menenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden semata.
Baca Juga: Pendaftaran Ditutup, Ini Daftar Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024!
"Tidak sekedar, tapi ya itu tentu secara pencapaian partai koalisi dua partai ini ya sudah memenuhi yaitu menjadi salah satu kekuatan dari koalisi," terangnya.
Diakuinya antara PKB dan Partai Gerindra memiliki irisan kesamaan dalam hal ini mengenai kesamaan visi Prabowo dan Cak Imin. "Irisan yang kuat antara visi Cak Imin dengan visi Prabowo yaitu irisannya adalah pertama persoalan kedaulatan kemandirian, dan kepedulian besar terhadap pertanian dan juga nelayan," ungkapnya.
Baca Juga: PRMN Audiensi dengan KPU, Bahas Konten Negatif dan Hoaks di Medsos Jelang Pemilu 2024
Tak hanya itu, masalah komitmen keduanya pun dalam hal pandangan kebangsaan serupa. "Saya rasa tentu terakhir juga masalah komitmen kebangsaan. Komitmen bagaimana melihat keragaman sebagai kekuatan, sehingga harus ada persamaan hukum dari kewajiban setiap warga negara Indonesia di mata hukum. Itu menjadi irisan yang kuat dari visi Cak Imin dan visi Pak Prabowo," ucapnya. ***
Artikel Rekomendasi