Network
Wakil Gubernur menambahkan, pengawasan eksternal melalui pengelola gedung telah dilakukan.
"Jadi pertama ada pengawasan eksternal dan pengelola gedung, kami minta membuat Satgas (Satuan Tugas, red) monitoring bahkan kami minta setiap kantor atau PT menunjuk petugas untuk sebagai kader Covid-19 atau pengasawas internal," tambahnya.
Bahkan setiap minggu, terdapat kuisioner yang wajib diisi oleh setiap karyawan yang nantinya diteruskan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Berbagai upaya kami lakukan sesungguhnya namun di DKI Jakarta ini ada beberapa masalah, yang pertama memang kantor-kantor di Jakarta ini umumnya sempit karena kan sewa kantor mahal, dan tidak semua memiliki jendela yang memadai jadi ruangan kantor itu ber-AC tidak ada jendela," ujar Riza Patria.
Sementara masalah kedua yakni tak menjaga jarak dan melepas masker saat bertemu rekan sejawat di perkantoran.
Baca Juga: Fakta Pelaku Mutilasi di Kalibata, Mantan Aktivis UI dan Trending Twitter #AkuMensJanganSentuhAku
"Ketika keluar dari rumah berdisiplin menjaga jarak, menggunakan masker tapi saat di kantor karena mungkin merasa satu teman sejawat jadi merasa dekat jadi masker dibuka, lupa dengan jaga jarak," ujarnya.
Riza Patria mengakui bahwa kondisi tersebut tidak mudah, sebisa mungkin pihaknya tetap bekerja sama dengan pengelola gedung agar membantu mengurangi penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta.
Meskipun sederet upaya telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta seperti yang telah disebutkan oleh Wakil Gubernur, terdapat pandangan lain dari Ekonom Faisal Basri.
Ia menyatakan bahwa para pelanggar protokol kesehatan di DKI Jakarta sebenarnya merupakan orang-orang 'kuat'.
Artikel Rekomendasi