Pengakuan Wagub DKI Jakarta Sulit Menghadapi Klaster Covid-19, ini Tanggapan Faisal Basri

Baca Juga: Pengakuan Pasien Covid-19, Kantornya Tidak Ditutup Meski Ada Kasus Meninggal Dunia Karena Corona

Sehingga menurut Faisal, tak heran jika sebelumnya Riza Patria mengaku bahwa pihaknya sulit mengatur kluster perkantoran.

"Protokol ini sulit, pak Wagub (Wakil Gubernur) itu menghadapi kendala karena yang melanggar itu orang-orang kuat. Jadi yang melanggar itu kementerian, yang melanggar itu BUMN, yang melanggar itu perusahaan swasta besar yang punya back up politik dan barangkali juga punya partai politik begitu jadi ya inilah realitasnya," ujarnya.

Faisal Basri mengatakan, sebaiknya DKI Jakarta disokong oleh pemerintah pusat agar segala kebijakan yang diterapkan dapat dijalankan secara maksimal.

"Tolong Pemda itu di back up oleh pemerintah pusat, kalau presiden untuk perintahkan kementerian ketat, BUMN ketat, kantor-kantor pemerintah ketat, DPR ketat, MPR, DPD semua barulah Pemda itu punya gigi karena giginya harus minjem dari gigi pusat," tambahnya.

Pengecualian terhadap perusahaan tertentu pun menjadi faktor lain kluster Covid-19 di wilayah perkantoran tetap terjadi.

Baca Juga: Mutilasi di Kalibata City Bukan Satu-satunya, ini Kasus Pembunuhan Serupa yang Berawal dari Tinder

"Misalnya kantor ditutup ada 11 yang esensial, yang boleh semi-esensial boleh beroperasi 50 persen namun kalau kita lihat menteri nanti bikin disposisi, tolong pabrik ini dibolehkan, kalau sudah ada disposisi pengecualian, semua minta pengecualian," ujar Faisal.

Jika dilihat dari permasalahan yang telah ada, Faisal Basri menegaskan bahwa sumber utama penyebaran Covid-19 masih melonjak di DKI Jakarta disebabkan oleh pemerintah pusat.

"Jadi pengganggunya adalah pemerintah pusat," pungkasnya.***(Farida Al-Qodariah/Pikiran-Rakyat.com)