Network
PR CIANJUR - Salah satu yang banyak menyumbang angka kasus positif virus corona baru (Covid-19) di DKI Jakarta adalah kulster perkantoran.
Berbagai kebijakan pun dokus diterapkan Gubernur DKI Jakarta untuk menekan pasien Covid-19 agar tak makin bertambak dari wilayah perkantoran.
Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya pada artikel "Wagub Jakarta Mengaku Sulit Hadapi Klaster Covid-19, Faisal Basri: Pengganggunya Pemerintah Pusat".
Baca Juga: Kampanye ‘Semua Rp1’ ShopeePay Dorong Adopsi Transaksi Contactless dengan Lebih dari 8 Juta Voucher
Senada yang diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Youtube Najwa Shihab yang diunggah pada Kamis, 19 September 2020.
Ia mengaku hingga saat ini pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk membantu mengurangi pasien positif Covid-19 pada kluster perkantoran.
Menurutnya, sederet cara juga dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Di antaranya meminta setiap perusahaan melakukan pengecekan suhu, menjaga jarak dan pembagian shift kerja.
"Yang pertama sejak kami berlakukan PSBB transisi sebanyak 50 persen kami minta ada cek suhu, wastafel, jaga jarak, pake masker, masuk dan istirahat pulang kantor dibagi shift kerja agar tidak terjadi penumpukkan di tempat umum bahkan di kantor," ujarnya.
Baca Juga: Setelah PSBB Ketat, Anies Baswedan Tegas Tutup Puluhan Kantor yang Langgar Protokol Kesehatan
Wakil Gubernur menambahkan, pengawasan eksternal melalui pengelola gedung telah dilakukan.
"Jadi pertama ada pengawasan eksternal dan pengelola gedung, kami minta membuat Satgas (Satuan Tugas, red) monitoring bahkan kami minta setiap kantor atau PT menunjuk petugas untuk sebagai kader Covid-19 atau pengasawas internal," tambahnya.
Bahkan setiap minggu, terdapat kuisioner yang wajib diisi oleh setiap karyawan yang nantinya diteruskan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Berbagai upaya kami lakukan sesungguhnya namun di DKI Jakarta ini ada beberapa masalah, yang pertama memang kantor-kantor di Jakarta ini umumnya sempit karena kan sewa kantor mahal, dan tidak semua memiliki jendela yang memadai jadi ruangan kantor itu ber-AC tidak ada jendela," ujar Riza Patria.
Sementara masalah kedua yakni tak menjaga jarak dan melepas masker saat bertemu rekan sejawat di perkantoran.
Baca Juga: Fakta Pelaku Mutilasi di Kalibata, Mantan Aktivis UI dan Trending Twitter #AkuMensJanganSentuhAku
"Ketika keluar dari rumah berdisiplin menjaga jarak, menggunakan masker tapi saat di kantor karena mungkin merasa satu teman sejawat jadi merasa dekat jadi masker dibuka, lupa dengan jaga jarak," ujarnya.
Riza Patria mengakui bahwa kondisi tersebut tidak mudah, sebisa mungkin pihaknya tetap bekerja sama dengan pengelola gedung agar membantu mengurangi penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta.
Meskipun sederet upaya telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta seperti yang telah disebutkan oleh Wakil Gubernur, terdapat pandangan lain dari Ekonom Faisal Basri.
Ia menyatakan bahwa para pelanggar protokol kesehatan di DKI Jakarta sebenarnya merupakan orang-orang 'kuat'.
Baca Juga: Pengakuan Pasien Covid-19, Kantornya Tidak Ditutup Meski Ada Kasus Meninggal Dunia Karena Corona
Sehingga menurut Faisal, tak heran jika sebelumnya Riza Patria mengaku bahwa pihaknya sulit mengatur kluster perkantoran.
"Protokol ini sulit, pak Wagub (Wakil Gubernur) itu menghadapi kendala karena yang melanggar itu orang-orang kuat. Jadi yang melanggar itu kementerian, yang melanggar itu BUMN, yang melanggar itu perusahaan swasta besar yang punya back up politik dan barangkali juga punya partai politik begitu jadi ya inilah realitasnya," ujarnya.
Faisal Basri mengatakan, sebaiknya DKI Jakarta disokong oleh pemerintah pusat agar segala kebijakan yang diterapkan dapat dijalankan secara maksimal.
"Tolong Pemda itu di back up oleh pemerintah pusat, kalau presiden untuk perintahkan kementerian ketat, BUMN ketat, kantor-kantor pemerintah ketat, DPR ketat, MPR, DPD semua barulah Pemda itu punya gigi karena giginya harus minjem dari gigi pusat," tambahnya.
Pengecualian terhadap perusahaan tertentu pun menjadi faktor lain kluster Covid-19 di wilayah perkantoran tetap terjadi.
Baca Juga: Mutilasi di Kalibata City Bukan Satu-satunya, ini Kasus Pembunuhan Serupa yang Berawal dari Tinder
"Misalnya kantor ditutup ada 11 yang esensial, yang boleh semi-esensial boleh beroperasi 50 persen namun kalau kita lihat menteri nanti bikin disposisi, tolong pabrik ini dibolehkan, kalau sudah ada disposisi pengecualian, semua minta pengecualian," ujar Faisal.
Jika dilihat dari permasalahan yang telah ada, Faisal Basri menegaskan bahwa sumber utama penyebaran Covid-19 masih melonjak di DKI Jakarta disebabkan oleh pemerintah pusat.
"Jadi pengganggunya adalah pemerintah pusat," pungkasnya.***(Farida Al-Qodariah/Pikiran-Rakyat.com)
Artikel Rekomendasi