PR CIANJUR - Omnibus Law menjadi sorotan bagi masyarakat di tengah penolakan keras dari buruh dan pekerja.
Sikap pemerintah yang telah mengesahkan UU Cipta Kerja pada Senin 5 Oktober 2020 memicu reaksi dari banyak pihak.
Seperti yang dilontarkan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan juga turut menyoroti permasalahan tersebut.
Baca Juga: Antisipasi Aksi Unjuk Jasa Buruh dan Pekerja di Senayan, Polisi Siapkan Pengalihan Lalu Lintasnya
Dalam sebuah unggahan di Twitter resmi miliknya @nazaqistsha pada 5 Oktober 2020 kemarin, Novel menyayangkan sikap pemerintah.
Menurutnya pemerintah seakan-akan menutup kedua telinga atas kritik dan saran yang banyak digaungkan oleh masyarakat bahkan pakar.
"Sekian banyak alasan yang disampaikan pemerintah soal perlunya UU Omnibuslaw, sekalipun pakar & banyak yang katakan akan rugikan masyarakat," tulis Novel Baswedan, dikutip Pikiran-Rakyat.com.
Baca Juga: Ini Dia Top Go-To Merchant Baru ShopeePay yang Bermanfaat untuk Kamu!
Berbagai alasan disampaikan pemerintah dalam perancangan omnibus law, yang dirasa adalah jalan terbaik baik Tanah Air.
Artikel Rekomendasi