Network
Pertama, tekait isu penghapusan standar upah pekerja.
"Saya ambil contoh ada informasi yang menyebut penghapusan UMP, Upah Minimum Provinsi; UMK, Upah Minimum Kabupaten; UMSP Upah Minimum Sektoral Provinsi, hal ini tidak benar karena pada faktanya Upah Minimum Regional, UMR tetap ada," kata dia.
Kedua, mengenai standar perhitungan upah pekerja.
"Ada juga yang menyebutkan upah minumum dihitung per jam, ini juga tidak benar, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang, upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil," katanya.
Baca Juga: Polisi Amankan Seorang Wanita Asal Makassar Tersangka Penyebar Hoaks UU Cipta Kerja
Ketiga, terkait informasi penghilangan cuti bagi para pekerja.
"Kemudian ada kabar yang menyebut semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti babtis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan tidak ada kompensasinya.
Saya tegasnya ini juga tidak benar, hak cuti tetap ada dan dijamin," kata dia.
Keempat, mengenai mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak? Ini juga tidak benar, yang benar perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak," katanya.
Artikel Rekomendasi