PR CIANJUR - Secara resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin 5 September 2020.
Sikap dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono tetap menolak mengenai UU Ciptaker tersebut.
Sebelum pengesahan, terdapat dua fraksi yang menolak adanya RUU Ciptaker ini. Fraksi tersebut adalah Demokrat dan PKS.
Baca Juga: Ini Dia Top Go-To Merchant Baru ShopeePay yang Bermanfaat untuk Kamu!
"Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, selaku Ketua Umum Partai Demokrat, saya bersama Fraksi Partai Demokrat (FPD) memutuskan Partai Demokrat tetap MENOLAK RUU Cipta Kerja," ungkapnya dalam akun Instagram pribadinya @Agusyudhoyono yang diunggah pada Senin 5 Oktober 2020.
"Keputusan kami ini sudah disampaikan oleh F-PD dalam Pandangan Akhir Mini Fraksi pada Pengesahan Tingkat I di Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI (Sabtu, 3/10) dan kami sampaikan lagi dalam pendapat fraksi Sidang Paripurna DPR RI," tambahnya.
Ia mengaku Partai Demokrat melakukan Walk Out dari Sidang Paripurna sebagai penegasan atas penolakannya.
Baca Juga: Pensiunan TNI Pangkat Kolonel CPM Terseret Kasus Warga Sipil Gunakan Mobil Dinas TNI AD
Bahkan anak dari Presiden ke-6 ini pun meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya pada artikel "Tolak RUU Cipta Kerja, AHY: Bahaya, Ekonomi Pancasila akan Bergeser Jadi Kapitalistik".
"Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat," ungkapnya.
"Insyaallah kita terus memperjuangkan harapan rakyat," tambahnya.
Menurutnya, UU Ciptaker tersebut, tidak memiliki hal urgensi.
Baca Juga: Kembali ke Gedung Putih, Donald Trump: Jangan Takut Dengan Covid-19
Pemerintah, lanjutnya, harus fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
"RUU Ciptaker juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali," ungkapnya.
"Selain itu, RUU tersebut juga berbahaya. Nampak sekali bahwa Ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu Kapitalistik dan Neo-Liberalistik," tambahnya.
Bahkan ia beranggap RUU tersebut jauh dari prinsip Keadilan Sosial.
Baca Juga: Thomas Partey Dipastikan Berlabuh di Arsenal, Sudah lama Dipantau Mikel Arteta
"Alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya," tambahnya.
Ia bahkan membahas mengenai pidato politik yang disambaikannya beberapa waktu lalu.
Di mana pada saat itu ia mengatakan partainya harus berkoalisi dengan rakyat.
"Terutama berkoalisi dengan rakyat kecil, termasuk kaum buruh, pekerja yang hari ini paling terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi," ungkapnya.
"Maka, kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat, mari kita terus berjuang bersama-sama dengan masyarakat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat," tambahnya.
Baca Juga: Ini 7 Alasan Pemicu Buruh dan Pekerja Melakukan Mogok Nasional UU Cipta Kerja
Ia pun mengajak kepada seluruh lapisan dan elemen terutama pada kaum buruh dan pekerja yang akan terkena dampak dari UU Cipta Kerja untuk berjuang bersuara dan menegakkan nilai-nilai keadilan.***(Tita Salsabila/Pikiran-Rakyat.com)