Network
PR CIANJUR - Aksi penolakan massa yang menentang diberlakukannya Omnibus Law Cipta Kerja makin makin gencar dilakukan sejak undang-undang UU Cipta Kerja disahkan DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020.
Sejak hari itu, gelombang demonstrasi penolakan terhadap UU Cipta Kerja semakin banyak dilakukan di sejumlah daerah.
Bahkan belakangan banyak aksi unjuk rasa yang berakhir dengan bentrokan antara demonstran dengan para aparat saat aksi penolakan berlangsung.
Baca Juga: Tudingan Menko Airlangga Demo Omnibus Law 'Disponsori', Komnas HAM: Tidak Perlu Direspon
Dihadiri oleh ribuan mahasiswa dan buruh, penerapan protokol kesehatan untuk mejaga jarak sulit diterapkan.
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyampaikan aksi tersebut berpotensi menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19.
Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya pada artikel "Soal Demo Penolakan Omnibus Law, PB IDI: Khawatir Lonjakan Kasus Covid dalam 2 Minggu ke Depan". Ketua Mitigasi PB IDI, Dr. M. Adib Khumaidi, SpOT mengaku khawatir akan lonjakan kasus ini.
Baca Juga: 3 Kepala Daerah Minta Presiden Keluarkan Perppu UU Ciptaker, KSP: Pemerintah Belum Mempertimbangkan
"Kekhawatiran kami sebagai tenaga kesehatan, akan terjadi lonjakan masif yang akan terlihat dalam waktu 1-2 minggu mendatang," ujarnya pada Jumat 9 Oktober 2020, dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam RRI.
Artikel Rekomendasi