Network
PR CIANJUR - Melalui Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 5 Oktober 2020 RUU Cipta Kerja disahkan DPR RI.
Kaum buruh dan pekerja khususnya memberikan reaksi keras karena dinilai tak berpihak pada rakyat kecil.
Krisdayanti yang duduk sebagai anggota Komisi IX DPR, membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan angkat bicara dan memberikan pandangannya.
Baca Juga: Ini Dia Top Go-To Merchant Baru ShopeePay yang Bermanfaat untuk Kamu!
Menanggapi kontroversi itu menurut Krisdayanti, UU Cipta kerja diciptakan sebagai terobosan hukum untuk bangsa dan seluruh masyarakat, yang nantinya bisa memudahkan di semua sektor dan bidang untuk melakukan pekerjaannya.
“RUU Cipta Kerja sebagai terobosan hukum untuk Bangsa dan seluruh Rakyat Indonesia, yang nantinya bisa memudahkan di semua sektor dan bidang untuk melakukan pekerjaannya,” ungkap Krisdayanti seperti dikutip dari akun Instagram @krisdayantilemos pada 5 Oktober 2020.
Krisdayanti juga mengatakan, tidak ada niatan dari RUU Cipta Kerja untuk memanjakan pengusaha atau investor, seperti yang disampaikan sekelompok pihak.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Resmi Disahkan, Berikut 14 Pasal yang Dinilai Kontroversial dan Bermasalah
Sebagaimana diberitakan Pikiran-rakyat.com sebelumnya dalam artikel "Ikut Serta Sahkan UU Cipta Kerja, Krisdayanti Singgung Soal Keuntungan dan Solusi Pemerintah".
"Pada dasarnya pemerintah pusat akan mencari solusi yang terbaik untuk semua masyarakat Indonesia. Tidak ada niat untuk memanjakan para pengusaha dan investor seperti yang selama ini disampaikan oleh sekelompok pihak,” sambungnya.
Krisdayanti berpendapat RUU Cipta Kerja sebagai terobosan hukum untuk Bangsa dan seluruh Rakyat Indonesia, yang nantinya dapat memudahkan disemua sektor dan bidang untuk melakukan pekerjaannya.
Baca Juga: Masih Ada Rp672,49 Miliar, Akankah Kartu Prakerja Gelombang 11 Dibuka? Ini Jawaban Pengelola
"Pada akhirnya gagasan Omnibus Law diwujudkan pada RUU Cipta Kerja yang mempunyai tujuan untuk memudahkan penciptaan lapangan kerja, percepatan peningkatan investasi," kata ibu empat anak ini.
"Dan peningkatan produktivitas yang diyakini akan bisa terealisasi jika RUU Cipta Kerja nantinya ditetapkan menjadi Undang-undang," pungkas Krisdayanti yang turut hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Seperti diketahui, UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, UU Cipta Kerja akan mampu membangun ekosistem berusaha yang lebih baik.
Baca Juga: Menkes Terawan 'Digugat' 41 Perhimpunan Dokter Terkait PMK Pelayanan Radiologi
Menurut Puan, pembahasan UU Cipta Kerja yang dimulai DPR dan pemerintah sejak April hingga Oktober dilakukan secara transparan dan cermat. Dia menegaskan, muatan UU Cipta Kerja mengutamakan kepentingan nasional.***(Vidia Elfa Safhira/Pikiran-rakyat.com)
Artikel Rekomendasi